KEBAKUAN SISTEM KHILAFAH

Menarik diskusi antara baku atau tidak bakunya sistem khilafah. Diskusi ini diawali dari cuitan tweet seorang professor di negeri ini

”Kalau mereka bisa menunjukkan sistem baku khilafah dari Qur`an dan Hadits maka saya akan langsung mempejuangkan khilafah bersama mereka. Ayo.”

Dalam tweet beliau yang lain,

”Sy bilang, ayo siapa yg bs tunjukkan sistem khilafah yg baku saya akan jd pengikutnya. Tapi tdk pernah ada, tuh.”

Bantahan terhadap pernyataan beliau tersebut sudah banyak. Namun, makalah ini hanya ingin mencoba untuk menyimpulkan dan memudahkan pemahaman kita agar lebih jelas dan terang sehingga dapat mengambil sikap dan posisi yang jelas.

Bantahan pertama, “Sistem Pemerintahan Islam Tidak Baku”

Pernyataan sistem pemerintahan islam tidak baku dianggap sebagai pernyataan yang memiliki cacat epistemologis. Walaupun secara etimologis tidak masalah namun juga mengandung bahaya. Apabila yang dimaksud dengan istilah “sistem baku khilafah” itu adalah hanya karena ada khilafiyah serta tidak ada kesepakatan, maka memang benar bahwa sistem khilafah yang baku tidak akan pernah ada. Sebab siapapun yang mengkaji fiqih khilafah secara detail, pasti akan menjumpai banyak hukum yang khilafiyah.

Contoh perkara khilafiyah misalnya persyaratan seorang khalifah apakah dia harus orang Quraisy atau tidak[1], selain itu apakah khilafah harus tunggal untuk seluruh dunia atau boleh berbilang (ta’addud) alias lebih dari satu.[2] Jika penalaran tentang “sistem yang baku” hanya karena ada khilafiyah, niscaya akan gugurlah banyak kewajiban syar’i yang ada dalam ajaran Islam. Karena dalam kewajiban syar’i lainnya juga ada khilafiyah misalnya dalam bab-bab fiqih, seperti wudhu, sholat, puasa, haji, dan sebagainya.

Ulama berbeda pendapat tentang apakah menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak. Dalam puasa Ramadhan, Imam Malik mencukupkan niat satu kali untuk bulan Ramadhan, sementara jumhur ulama mewajibkan niat untuk setiap hari pada bulan Ramadhan. Apabila dikatakan hanya karena ada khilafiyah maka wudhu, puasa, sholat bahkan haji menjadi tidak baku.

Akan lebih bahaya lagi kalau tidak bakunya sistem, lantas dinyatakan tidak wajib untuk di terapkan dan bahkan boleh diganti sendiri oleh manusia dengan sistem lain buatan manusia. Inilah letak bahayanya, yaitu sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib. Oleh karena itu pernyataan bahwa karena ada khilafiyah maka mejadi tidak baku dan lalu menjadi tidak wajib adalah pernyataan yang cacat atau kejanggalan dalam konstruksi argumen yang menggunakan kata kunci “sistem baku khilafah”.

Jika kita telusuri lebih mendalam, kecacatan argumen tersebut nampak dalam aspek epistemologisnya yaitu karena menggunakan logika silogisme. Padahal seharusnya kalau bicara hukum Islam yang digunakan adalah pendekatan penalaran ushul fiqih. Epistemologi sendiri merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang bicara mengenai asal usul (source) dari suatu pengetahuan dan bagaimana metode (method) yang dipakai untuk menemukan suatu pengetahuan.

Di dalam hukum Islam, untuk menentukan status suatu perbuatan apakah wajib, sunnah, atau mubah, yang digunakan adalah proses istinbath(penyimpulan) hukum dari sumber hukumnya, ini adalah penalaran ushul fiqh. Yaitu dengan melihat apakah amr (perintah) atau thalabul fi’li (tuntutan untuk berbuat) yang terdapat dalam suatu dalil (ayat Al Qur`an atau Hadits), apakah disertai indikasi petunjuk (qariinah) yang menunjukkan kewajiban atau tidak.[3] Maka wajib atau tidak wajibnya suatu hukum tidak dilihat dengan logika silogisme tapi tapi dilihat dengan kacamata ushul fiqh. Inilah cara penalaran yang benar dalam proses istinbath hukum, yakni dengan menggunakan pendekatan ushul fiqih. Jadi, suatu hukum berstatus wajib atau tidak wajib, dilihat oleh seorang mujtahid dari segi amr yang ada, kemudian dilihat qariinah-qariinah yang ada, lalu ditarik kesimpulan hukum syara’-nya.

Kritik epistemolgis tersebut dibantah lagi dengan pernyataan :

“... Sistem khilafah itu pilihan bebas-terbuka. Itu ya saya katakan. Loh, kalau contohnya wudhu, salat, haji, puasa sbg ibadah mahdhah rukun dan taracara utamanya kan sdh ada tuntunan yang baku dari Nabi langsung. Makanya dari masa ke masa dan dari tempat ke tempat selalu sama. ... Taruhlah kita mau membangun khilafah. Mau niru Saudi, Pakistan, Tunisia, Maroko, UEA atau yang mana? Boleh yang mana saja kan? Sama2 benar kan? Boleh buat sendiri juga kan? Loh, kok sama2 benar? Ya karena tak ada sistem bakunya. Dgn demikian, khilafah dalam arti bernegara dan punya pemerintahan itu wajib, tapi sistemnya boleh beda-beda”

Dari sisi ini ternyata memang benar bahwa beliau melihat ada tidaknya khilafiyah. Bahkan mengambil contoh apa yang diterapkan pemerintah seakrang ini. Di sisi lain tidak ada perbedaan tentang kewajiban sistem khilafah namun bentuknya saja yang tidak baku, dan tidak ada kewajiban di dalam bentuk. Namun, hal ini seakan-akan menyatakan Nabi tidak memberikan tuntunan yang baku dalam sistem pemerintahan. Bagaimana suatu kewajiban tetapi tidak diberikan tuntunan penerapannya? Padahal hal tersebut jelas sekali dinyatakan oleh nabi dan dilanjutkan oleh para sahabat bukan malah dilihat dengan penerapan yang terjadi pada pemerintahan sekarang.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan, agar alur berpikir yang di awal tidak sampai pada kesimpulan liar bahwa “tidak wajib menegakkan sitem khilafah tertentu”, atau “tidak ada sistem baku khilafah”.

Pertama, Adanya ikhtilaf (baca : khilafiyah) dalam sistem Khilafah tidaklah kemudian menjadikan khilafah itu tanpa bentuk, hingga boleh berbentuk apa saja. Diantara sisi baku sistem khilafah yang menjadikannya tidak bebas bentuk adalah bahwa khilafah itu ditegakkan dalam rangka menerapkan syari’ah, dengan kata lain dalam sistem khilafah “kedaulatan (hak menentukan hukum) hanya milik Pembuat Syari’at, yakni Allah SWT”, sistem apapun yang mengingkari hal ini, jelas bukan sistem khilafah. Ketika hukum syari’ah ada yang baku, tidak berubah mengikuti perubahan waktu dan tempat, demikian pula  dengan sistem khilafah, ada sisi-sisi baku yang tidak berubah.

Oleh karena itu bentuk baku sistem khilafah dibangun dan ditentukan Allah SWT, yang tercermin dalam hukum-hukum syara’ yang baku (qath’iy) terkait pemerintahan, ekonomi, politik, pergaulan, sosial, militer, keuangan, dan juga hubungan luar negeri. Bagaimanapun juga nama sistem tersebut, jika ‘isinya’ adalah hukum-hukum syara’ tersebut, maka itulah hakikatnya sistem khilafah itu.

Walaupun khilafah tidak wajib disebut khilafah, boleh disebut imamah al-udzma, boleh juga disebut ‘imaratul mukminin, ini memang tidak baku. Namun yang baku adalah bahwa yang diterapkan adalah hukum-hukum syari’ah. Sistem khilafah ada ketika sistem hukum syari’ah ada, dan hilang ketika sistem hukum syari’ah hilang.

Kedua, Yang berikutnya  ‘Ketidakbakuan’ konsep aurat misalnya, hanya terbatas pada apakah wajah itu aurat atau tidak, tidak meluas menjadi dada itu aurat atau bukan. Perihal perut dan kebawahnya itu aurat atau bukan, ini sudah baku. Begitu juga ‘Ketidakbakuan’ dalam proses pemilihan khalifah, apakah lewat musyawarah terbatas ahlul halli wal aqdi, lewat pemilu, atau tim formatur, memang itu bebas, namun bahwasanya calon yang dipilih itu wajib muslim dan terpenuhi syarat-syarat in’iqad (syarat pengangkatan) lainnya, dan ketika terpilih dia dibaiat oleh umat Islam untuk menjalankan syari’ah, ini sudah baku. Tentang syarat in’iqad khalifah memang ada ikhtilaf, namun bahwa ia harus muslim itu baku. Bentuk pemilihan itu bisa beda-beda, namun bahwa tidak boleh memaksa rakyat untuk mengangkat seorang calon menjadi khalifah itu baku.

Bantahan kedua, Bagaimana Model Baku Sistem Khilafah?

Apakah Negara Khilafah mempunyai model baku dari Nabi saw.? Atau model Negara Khilafah hanyalah rekaan para sahabat semata? Tentu saja dalam menjawabnya ktia harus melihat apa yang dinyatakan oleh Nabi dan para sahabat.

Pertama: Khilafah adalah penerus Negara Islam yang didirikan oleh Nabi saw. Ini dijelaskan oleh beliau sendiri[4]:

تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ…

Hadis Nabi saw. ini menjelaskan bahwa Negara Islam yang didirikan Nabi saw. adalah negara nubuwwah, yang eranya berakhir dengan wafatnya Nabi saw. Setelah Nabi saw. wafat, Negara Islam dilanjutkan oleh Khilafah yang mengikuti manhâj nubuwwah. Nabi saw. sendiri menggunakan istilah Khilâfah ‘ala Minhâj an-Nubuwwah untuk menjelaskan bahwa Khilafah adalah negara yang melanjutkan apa yang telah dibangun dan diwariskan oleh Nabi saw., bukan membuat baru sama sekali. Apalagi dituduh bahwa ini adalah negara hasil rekaaan para sahabat.

Penggunaan istilah Khilâfah adalah untuk menjelaskan bahwa negara ini mengganti atau melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi saw. Istilah ‘ala Minhâj an-Nubuwwah juga digunakan untuk menjelaskan bahwa negara ini benar-benar hanya melanjutkan apa yang diwariskan oleh Nabi saw., bukan membuat yang baru.

Kedua: Ijmak Sahabat tentang kewajiban mengangkat pengganti Nabi saw. (baca : Khalifah) yang mengurus urusan agama dan dunia. Hal ini sebagaimana yang mereka lakukan di Saqifah Bani Sa’idah sampai akhirnya terpilihlah Abu Bakar. Beliau lalu dibaiat di Masjid Nabawi sebagai khalifah yang pertama, yang menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia. Para ulama akhirnya sepakat mendefisinikan Khilafah dengan istilah: [5]

الإِمَامَةُ [الخِلاَفَةُ] مَوْضُوْعَةٌ لِخِلاَفَةِ النُّبُوَّةِ فِي حَرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Dari keterangan Hadis Nabi saw., Ijmak Sahabat serta pendapat para ulama sebenarnya sudah jelas, bahwa Islam mempunyai model kepemimpinan dan negara yang khas. Hanya saja, masih ada yang mempertanyakan, jika memang Islam mempunyai model kepemimpinan dan negara yang khas, mengapa para sahabat berselisih saat Nabi saw. wafat? Mengapa mereka tidak sepakat terhadap proses pengangkatan ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali bahkan sampai Muawiyah melakukan perebutan kekuasaan?

Dalam hal ini harus dibedakan antara uslûb dan tharîqah dalam pengangkatan Khalifah. Suksesi kepemimpinan dari Nabi saw. ke Abu Bakar dilakukan dengan musyawarah di Saqifah Bani Sa’idah adalah uslûb. Begitu juga suksesi kepemimpinan dari Abu Bakar ke ‘Umar dan seterusnya. Semua ini adalah bagian dari uslûb (perkara teknis), yang memang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun, meski uslûb-nya berbeda-beda, semuanya berpegang teguh pada satu tharîqah (metode baku), yaitu baiat.

Karena itu tidak satu pun khalifah yang terpilih dan diangkat menjadi khalifah kaum Muslim, kecuali pasti dibaiat. Baiat yang dilakukan tersebut ada dua: Pertama, baiat pengangkatan (in’iqâd). Kedua, baiat ketaatan (thâ’ah). Dengan demikian jelas, Negara Islam atau Negara Khilafah mempunyai bentuk baku, termasuk dalam masalah suksesi kepemimpinan yaitu dengan metode baiat.

Memang dalam praktik pengambilan baiat tersebut ada yang tepat dan ada yang menyalahi aturan. Namun, ini masalah human error dan tidak ada kaitannya dengan sistem Islam atau sistem pemerintahannya itu sendiri karena sistemnya sudah jelas dan baku.

Ketiga: Dari aspek bentuk negara, yakni sistem pemerintahan dan struktur. Bahwa Negara yang dibangun oleh Nabi saw. dan diwariskan kepada para sahabat juga jelas. Ketika wilayah Negara Islam yang dipimpin Nabi saw. telah mencapai seluruh Jazirah Arab, hukum yang diterapkan hanya satu untuk seluruh wilayah. Hal yang sama ketika negara ini dipimpin oleh para sahabat dan para khalifah setelah mereka. Hal ini berbeda dengan sistem federasi, yang masing-masing wilayah mempunyai hukum yang berbeda. Khilafah juga bukan commenwealth karena berbagai wilayah yang dibebaskan oleh Khilafah bukan berstatus sebagai koloni, atau bekas koloni. Negara Khilafah adalah negara kesatuan, bukan federasi atau commenwealth.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Khilafah juga bukan sistem republik, monarki, parlementer, demokrasi, teokrasi maupun autokrasi. Sistem Khilafah dipimpin oleh Khalifah, bukan dipimpin oleh presiden, sebagaimana sistem republik. Khilafah tidak dipimpin oleh raja, sebagaimana dalam sistem monarki; juga bukan oleh perdana menteri, sebagaimana dalam sistem parlementer. Sebagaimana juga tidak bisa menyebut presiden sebagai raja, atau sebaliknya. Karena masing-masing berbeda.

Kedaulatan sistem khilafah hanya di tangan syariah, bukan di tangan manusia, sebagaimana dalam sistem demokrasi. Khalifah juga bukan titisan atau wakil Tuhan, dan juga tidak maksum (manusia tanpa salah), sebagaimana dalam sistem teokrasi. Kekuasaan Khalifah juga terbatas, dibatasi oleh syariah, tidak bersifat mutlak sebagaimana dalam sistem autokrasi dan diktator.

Struktur Khilafah pun khas. Masing-masing telah dinyatakan dan dicontohkan dalam Sunnah Nabi saw. Didalam Struktur Negara Khilafah, bahwa Negara Khilafah dalam bidang pemerintahan dan administrasi mempunyai 13 struktur, antara lain : Khalifah, Mu’âwinûn at-Tafwîdh, Wuzarâ’ at-Tanfîdz, Wali (Gubernur), Amîrul Jihâd, Departeman Keamanan Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian, Peradilan, Kemaslahatan Umum, Baitul Mal (Kas Negara), Penerangan, dan Majelis Umat.[6]

Bantahan Ketiga, Membedakan antara konsep dan praktik.

Kita juga harus membedakan antara konsepsi dan praktik. Ketika kita berbicara "konsep baku" maka fokusnya tentu pada konsepsi dan basis teori (landasan argumentasi/dalil) yang digunakan, berarti rujukannya adalah al-Qur'an dan Sunnah serta buku/kitab yang membahas konsep khilafah. Dari sini akan kita temukan rumusan (konsep) yang jelas dan rinci. Misalnya apa yang telah disusun oleh Imam al-Mawardi dan al-Farra, serta apa yang dirumuskan oleh Hizbut Tahrir.[7] Termasuk Prof. Muhammad Rawwas Qol’ahji juga merinci aspek politik perjalanan hidup Nabi saw.[8]

Berbeda halnya jika kita berbicara praktik (aplikasi/pelaksanaan), tentu rujukannya berbeda pula yaitu lebih tepat merujuk kepada buku-buku sejarah. Apabila dikatakan ke-empat khalifah itu berbeda konsepsinya hanya dengan melihat adanya perbedaan dalam hal tata cara pemilihan khalifah, tentu merupakan kesimpulan yang prematur dan terlalu tergesa-gesa. Karena konsepsi sebuah negara/pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh tata-cara pemilihan, dimana tata cara pemilihan justru masuk dalam perkara teknis bukan pokok.

Kita bisa lihat perbandingan tata cara pemilihan presiden di negeri ini juga berbeda-beda. Apakah dengan begitu kita mengatakan bahwa konsepsi republik yang dijalankan berbeda? Tentu tidak. Terlebih jika kita bandingkan dengan negara demokrasi lainnya yang menerapkan Republik Presidensial seperti Amerika Serikat, tata cara pemilihan presidennya juga berbeda dengan Indonesia. Apakah dengan perbedaan itu lantas disebut tidak ada konsep baku dalam demokrasi/republik? Sekali lagi, tentu tidak!

Benar ada perbedaan tapi perbedaan itu tidak menjadikan terjadinya perubahan konsepsi kenegaraan/pemerintahan. Bahkan terkait dengan konsep negara demokrasi, yang prototype-nya adalah Negara Kota Yunani Kuno, kita tidak temukan rumusan (konsep) rinci ketatanegaraannya. Tapi tidak ada ilmuwan yang menafikan bahwa Negara Kota punya konsep kenegaraan. Rumusan rinci Sistem Republik dalam satu buku pun tidak akan kita temukan. Rumusan Negara Republik (Demokrasi) bahkan kita temukan secara terpisah-pisah dalam karya para filsuf. Konsep Trias Politika, Kontrak Sosial, Negara Hukum, dan lainnya tidak disusun oleh satu orang dalam satu buku, tapi semua itu tidak menjadikan ada pihak yang menyatakan bahwa republik (demokrasi) tidak punya "konsep baku".

Khatimah

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, menentukan kewajiban khilafah harus menggunakan kaca mata ushul fiqih, begitu juga dalam melihat apakah sistem khilafah tersebut baku atau tidak. Berarti merujuk pada Alquran, Assunnah dan Ijmak Sahabat serta Qiyas. Kedua, membedakan antara uslub dengan thoriqoh dan antara konsep dengan penerapannya. Ketiga, sejarah atau fakta yang terjadi bukan sumber hukum dan tidak mutlak untuk diikuti tapi untuk dihukumi, bahkan fakta tersebut harus dirubah ketika bertentangan dengan Alquran dan Assunnah, bukan malah dicari dalil-dalil pembenaran terhadap fakta tersebut.

Walhasil Negara Khilafah adalah negara yang sangat jelas bentuk, sistem pemerintahan beserta strukturnya. Sekali lagi semuanya itu merujuk pada apa yang dicontohkan oleh Nabi saw. dan para sahabat bukan melihat masa setelah mereka, atau kesalahan yang terjadi, apalagi dengan berdalih pemerintahan yang ada sekarang ini berbeda-beda. WalLâhu a’lam.

---

[1] Lihat Muqaddimah Ibnu Khaldun, III/527; Fathul Bari, XVI/237

[2] Jumhur ulama imam mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, mewajibkan khilafah yang tunggal untuk seluruh dunia. Sementara sebagian ulama, seperti Imam Abu Ishaq Al Isfarayini, Abdul Qahir Al Baghdadi, dan Imam Al Haramain (Al Juwaini) berpendapat boleh-boleh saja ada lebih dari satu khilafah untuk seluruh dunia. [Lihat Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fi Al Islam, Kuwait : Darul Buhuts Al ‘Ilmiyah, 1980, hlm. 314].

[3] Sebagai contoh, ayat Al Qur`an menunjukkan ada amr atau thalabul fi’li untuk melakukan sholat,”Aqiimush sholaata wa aatuz zakaata warka’uu maa’r raaki’iin” (QS Al Baqarah [2] : 43). Ternyata amr untuk melakukan sholat ini disertai qariinah berupa kecaman keras untuk orang yang meninggalkan sholat, yang berarti sholat itu wajib hukumnya. Misalnya firman Allah SWT yang berbunyi,”Maa salakakum fii saqar, qaaluu lam naku minal musholliin,” (QS Al Muddatstsir [74] : 42-43).

[4]  HR. Imam Ahmad, Dalam Musnad Imam Ahmad, hadits no.17680

[5] Dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan:

الإمامة العظمى أو الخلافة أو إمارة المؤمنين كلها تؤدي معنى واحداً، وتدل على وظيفة واحدة هي السلطة الحكومية العليا

Lihat juga Muhammad Najib Al-Muthî’iy, dalam takmilah (catatan pelengkap) yang dibuatnya untuk kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi (Juz 19/191), Al-Muthî’iy menyatakan:

والامامة والخلافة وإمارة المؤمنين مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شئون الدين والدنيا

Menurut Imâmul Haramayn al-Juwaini (w. 478 H), dalam kitabnya Ghiyâts al-Umam hal 2, menyatakan:

الْإِمَامَةُ رِيَاسَةٌ تَامَّةٌ، وَزَعَامَةٌ عَامَّةٌ، تَتَعَلَّقُ بِالْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، فِي مُهِمَّاتِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا.

Imam al-Mawardi (w. 450 H) menyatakan dalam al-Ahkâmus Sulthâniyyah, hal. 15, Dâr al Hadîts:

الإمامة: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Adapun Al-Imam Muhammad ar-Ramli (w. 1004 H), dalam kitabnya Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh al-Minhaj, Juz 7, hal 289 menyatakan:

اَلْخَلِيْفَةُ هُوَ الْاِمَامُ الْاَعْظَمُ، اَلْقَائِمُ بِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِىْ حِرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

[6] bisa dilihat dalam kitab: An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 113; Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm, hlm. 96; Hizb at-Tahrîr, hlm. 82; dan Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 18.

[7] dalam buku Struktur Negara Khilafah, Sistem Pemerintahan Islam, dan Daulah Islam.

[8] Siroh Nabawiyah: Sisi Politik Siroh Nabi Muhammad saw