Strategi Politik Obama dan Peran Indonesia (pasca pemilu di Amerika Serikat)
Presiden baru
Amerika Barack Obama terpilih kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya
setelah memenangi pemilu kemarin. Barack Obama terpilih kembali menjadi
Presiden Amerika Serikat, dalam pemilihan Selasa (6/11/2012), dengan
mengalahkan Mitt Romney dari Partai Republik. Kemenangan Obama ini disambut suka
cita oleh sebagian besar penduduknya, dikarenakan Obama masih diharapkan untuk mengatasi krisis ekonomi yang
melanda negeri paman sam tersebut. Selain itu kebijakan luar negeri AS kedepannya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia, dari konflik Israel-Palestina, gejolak Suriah,
tindak lanjut di Libya, Irak dan Afghanistan hingga permasalahan Laut Cina
Selatan.
Kepentingan Amerika
di berbagai belahan dunia tidak lain tidak bukan untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi mereka sendiri. Amerika Serikat saat ini merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat
konsumsi (kebutuhan hidup) paling tinggi di dunia antara lain : konsumsi energi
paling tinggi,[1] kebutuhan
pangan hingga dalam bidang kesehatan dan teknologi. Kebutuhan konsumsi yang
sangat besar ini sejalan dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika untuk menjaga terpenuhinya
kebutuhan mereka walaupun harus mengorbankan banyak nyawa dan dengan berbagai
macam bentuk akibatnya.
Indonesia masih di bawah pengaruh
Dalam posisi
sebagai negara adidaya AS dan Obama membutuhkan peran dari negara-negara yang berada
dibawah pengaruh politiknya. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Lembaga U.S Agency for
International Development (USAID) adalah suatu badan independen pemerintah
AS yang memberikan bantuan di berbagai bidang, misalnya bidang ekonomi,
pembangunan dan bantuan kemanusiaan di dunia yang sejalan dengan tujuan kebijakan
luar negeri Amerika Serikat.[2] Sejak
tahun 1950-an lembaga ini sudah melakukan kegiatannya di Indonesia.[3] Berbagai
bantuan dan kerjasama yang didapatkan pemerintah Indonesia dari Amerika tentu
saja tidak dengan gratis didapatkan. "There is no free lunch in the world you
have to pay for your lunch". Maka dari itu, harga yang harus dibayar mahal
oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengikuti berbagai kebijakan politik
Amerika.
Indonesia memainkan
peran yang sangat baik bagi Amerika dalam meraih tujuan-tujuan politiknya. Dari
sekian banyak perannya, salah satunya adalah Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar
di dunia memiliki opini yang berpengaruh di dunia sebagai backingan Amerika, perang
teror yang dilatarbelakangi konflik Israel-Palestina harus dituntaskan dan
diselesaikan sampai ke akar-akarnya, Indonesia menjadi juru damai
Israel-Palestina.
Ini juga yang
terjadi saat Indonesia membawa pesan Amerika untuk menyelesaikan permasalahan
di Laut Cina Selatan. Seruan untuk membawa permasalahan laut cina selatan ke penyelesaian diplomatik didorong juga oleh Indonesia, keinginan AS adalah agar pengaruh Cina di laut
cina selatan tidak kuat bahkan hilang sama sekali, sehingga jalur pelayaran
perdagangan yang melalui perairan tersebut tetap stabil. Sebagaimana kita ketahui bahwa selat malaka dan laut
cina selatan adalah jalur penghubung perdagangan laut tersibuk di dunia.[4]
Selat Malaka, yang melintasi
Singapura, Indonesia dan Malaysia, merupakan salah satu jalur laut paling sibuk di
dunia. Lebih dari 50.000 kapal pertahunnya transit di Selat Malaka. Padahal
lebar selat ini hanya 1,5 mil dengan kedalaman 19,8 meter. Atase komunikasi
Indonesia Yuri Gunadi memperkirakan setiap hari sekitar 10.000 kapal masuk ke
Singapura yang melintasi Selat Malaka, di antaranya 4000 kapal dagang dari
Indonesia. Kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka ini merupakan 1/3 bagian
dari perdagangan dunia. Berdasarkan catatan Energy Information Administration
(EIA), minyak bumi yang dibawa kapal-kapal tanker via Selat Malaka (2003E)
adalah 11 juta barel perhari.[5]
Selain itu,
dengan latar belakang sebagai negara muslim terbesar dunia Indonesia
juga sebagai garda terdepan dalam diplomasi soft power dan proaktifnya amerika untuk
mengatasi krisis timur tengah, konflik Israel – Palestina, kisruh Libya dan
Suriah setelah revolusi di negeri-negeri arab. Upaya mendorong penyelesaian jalur diplomatik disuarakan terus oleh
amerika dan Indonesia bagi permasalahan Israel dan Palestina. Pembagian wilayah menjadi dua
negara dianggap satu-satunya solusi bahkan menjadi solusi utama, dengan slogan “kemerdekaan bagi
rakyat Palestina”.
Secara syar’i Palestina adalah wilayah bagian dari tanah kaum muslim, yang tidak boleh sejengkal pun diberikan kepada non-muslim apalagi gratis.Status hukum tanah Kharaj[6] adalah status hukum yang berlaku untuk tanah Palestina. Tanah ini adalah milik kaum Muslim di seluruh dunia, bukan hanya penduduk Palestina saja. Tanah ini milik kaum Muslim yang ada di Saudi, Turki, Irak, Indonesia, maupun yang lain hingga hari kiamat. Satu-satunya yang mempunyai otoritas atas tanah-tanah tersebut adalah Khalifah kaum Muslim, bukan Presiden Palestina, Raja Yordania, Presiden Suriah, PM Libanon, Presiden Mesir ataupun penguasa-penguasa antek yang lain. Mereka tidak mewakili islam dan kaum muslim serta tidak mempunyai otoritas terhadap tanah-tanah tersebut. Karena itu, perjanjian apapun yang pernah mereka tandatangani, tidak ada nilainya sedikitpun dalam pandangan hukum islam. Dengan begitu, Palestina baik dulu, kini hingga kapan pun adalah milik kaum muslim.[7]
Secara syar’i Palestina adalah wilayah bagian dari tanah kaum muslim, yang tidak boleh sejengkal pun diberikan kepada non-muslim apalagi gratis.Status hukum tanah Kharaj[6] adalah status hukum yang berlaku untuk tanah Palestina. Tanah ini adalah milik kaum Muslim di seluruh dunia, bukan hanya penduduk Palestina saja. Tanah ini milik kaum Muslim yang ada di Saudi, Turki, Irak, Indonesia, maupun yang lain hingga hari kiamat. Satu-satunya yang mempunyai otoritas atas tanah-tanah tersebut adalah Khalifah kaum Muslim, bukan Presiden Palestina, Raja Yordania, Presiden Suriah, PM Libanon, Presiden Mesir ataupun penguasa-penguasa antek yang lain. Mereka tidak mewakili islam dan kaum muslim serta tidak mempunyai otoritas terhadap tanah-tanah tersebut. Karena itu, perjanjian apapun yang pernah mereka tandatangani, tidak ada nilainya sedikitpun dalam pandangan hukum islam. Dengan begitu, Palestina baik dulu, kini hingga kapan pun adalah milik kaum muslim.[7]
Dalam kasus Libya
dan Suriah, Indonesia diharapkan juga bisa menjadi corong pembentukan dewan
nasional yang diusulkan amerika, baik yang sifatnya sementara atau tetap.Seperti dukungan yang diberikan Indonesia pada solusi Libya, yaitu pembentukan Dewan Transisi Nasional (NTC).[8] “Pembentukan kabinet baru oleh Dewan Peralihan Negara itu adalah langkah
penting dalam peralihan Libya ke demokrasi sejati, yang mencakup dan mewakili
semua rakyat Libya," kata Hillary Clinton dalam pernyataannya.[9]
Hillary Clinton adalah menteri Luar negeri AS, yang dalam hirarki pemerintahan
menduduki posisi ketiga setelah presiden dan wakil presiden. Keberhasilan politik luar
negeri ini termasuk di Suriah tentu saja disambut baik oleh Amerika dengan menancapkan agen-agen nya atau orang-orang yang
sejalan kepentingan mereka.[10]
Jelas ini semua
menunjukkan bahwa offensive diplomacy yang dilakukan Amerika Serikat bukan
sebuah teori.
Kepentingan AS di Indonesia
1. Kepentingan Ekonomi dan
Militer.
Kebutuhan energi
Amerika Serikat yang sangat besar, semantara di Indonesia tersedia limpahan sumber daya alamnya menjadi salah satu sumber pemenuhan
kebutuhan tersebut. Sehingga salah satu kebijakan yang akan dilakukan Obama
adalah dengan memperpanjang kontrak-kontrak di bidang migas
dan tambang seperti ExxonMobil di Aceh, Kepulauan Natuna dan Cepu,
Unocal-Texaco di Kaltim, Chevron-Caltex di Riau, Conoco di Papua dan lainnya;
belum lagi pengerukan emas dari dua tambang terbesar di Indonésia, milik PT
Freeport dan Newmont.
Sumber : www.merdeka.com [11]
Tiga perusahan besar minyak dunia ada di Indonesia Chevron, Conoco Phillips dan Exxon Mobile, ditambah dengan PT Freeport dan Newmont merupakan kepentingan ekonomi AS yang harus dijaga. Bahkan dengan membawa isu separatism papua sehingga mengarah kepada integrasi dan penentuan politik bagi papua seperti yang terjadi pada timor leste akan diopinikan guna menjaga kepentingannya.
Menurut Doktrin Mac Arthur, wilayah Papua merupakan wilayah yang kaya sumberdaya alam dan sangat cocok untuk dijadikan Sub base Marine (pangkalan militer) dan AS terus mengkampanyekan otonomi khusus untuk Papua, “Pembagian wilayah Indonesia menjadi dua blok, wilayah Barat menjadi wilayah doktrin Churchil sedangkan wilayah timur menjadi wilayah doktrin Mac Arthur. Wilayah Timur khususnya Papua yang memiliki kekayaan alam berlimpah justru tidak dimanfaatkan oleh kepentingan nasional akan tetapi di serahkan kepada Amerika (Freeport, dll),” Ujar Jhon Mempi, peneliti intelijen.[12]
Indonesia juga sebagai
mitra strategis untuk menjaga kepentingan AS di asia tenggara dan jalur laut
selat malakas selain Singapura. Tiga “pintu masuk” kawasan Asia Tenggara -Selat Malaka, Selat
Sunda dan Selat Lombok- merupakan titik penting dalam sistem perdagangan dunia
dan jalur terpendek India-Cina-Indonesia. Selain itu, peran Indonesia diharapkan
bisa membantu untuk mengurangi pengaruh ekonomi Cina ke
Asia Tenggara sehingga dominasi ekonomi AS di Asia Tenggara tetap kuat dan stabil.
Asia Tenggara dan
Indonesia juga merupakan sebagai pos yang penting untuk pergerakan kehadiran
militer Amerika Serikat di Pasifik Barat dan Samudera Hindia. Dan sebentar lagi akan dibangun gedung atau kantor kedubes AS di Indonesia, yang sejatinya akan menjadi pangkalan militer terbesar ketiga di dunia
setelah Irak dan Pakistan, semakin menunjukkan kokohnya cengekraman AS di Indonesia. Proses
pembangunan gedung dan komplek itu sendiri direncanakan akan selesai pada 2017.
“Pembangunannya akan dimulai akhir tahun ini dan dijadwalkan selesai pada
2017,” kata Duta Besar AS untuk Indonesia, Scott Marciel.[13]
2.
Kepentingan Politik.
Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dianggap sebagai representasi dari islam
moderat. Islam moderat bagi AS lebih dapat mengakomodasi kepentingan globalnya
di dunia islam. Indonesia sebagai medan kedua (the second front) bagi
perang terhadap terorisme (war on terrorism) dan menjadi bagian yang
sangat penting dalam opini perang terhadap terorisme (war on terrorism) tersebut. Penguatan basis keamanan, terbentuknya densus 88, hingga RUU kamnas menjadi point penting untuk perang terhadap terorisme.
Di sisi lain, selama ini kebijakan
pemerintah Indonesia untuk urusan luar negeri tampak terlihat dari sikap untuk lebih
membangun citra keluar dibandingkan kedalam negeri. Tujuannya agar Indonesia dapat meraih dana segar (investasi)
yang menjanjikan. Dalam program pemerintah disebut dengan kebijakan TRUST (yakni unity,
harmony, security, leadership, prosperity) untuk mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat internasional. Selanjutnya TRUST ini menjadi polugri Indonesia dari tahun
2008 hingga kedepannya. Kebijakan luar negeri tersebut, telah membuka keran-keran investasi
asing, menjalin kerjasama baru dengan negara-negara lain, misalnya Jepang ,
Cina , India[14] apalagi
kucuran dana dari negeri-negeri timur tengah.[15]
Dalam gejolak negara-negara arab, Indonesia juga diharapkan berperan sebagai corongnya AS dalam mendorong solusi diplomatik, dukungan terhadap dewan-dewan pemerintah nasional dalam rangka membentuk pemerintahan baru untuk negeri-negeri muslim yang mengalami pergantian rezim-rezim diktator, menyuarakan demokrasi dan HAM adalah isu yang diangkat, seperti diungkap oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik LIPI).[16]
Indonesia juga menjadi penghubung untuk meraih posisi politik AS di timur tengah, selain dengan negeri-negeri muslim lainnya seperti Mesir, Turki, Iran dan Arab Saudi. Berbagai pernyataan dan kebijakan polugri Indonesia akan sejalan dengan kebijakan polugri-nya AS. Sebelum SBY menjadi presiden, kebijakan luar negeri Indonesia belum begitu dekat dengan dunia arab,[17] namun akhir-akhir ini AS membutuhkan Indonesia untuk mengambil kembali perannya, setelah sempat hilang saat "arab spiring".
Dari penjelasan diatas semakin tampak nyatalah
bagaimana upaya Amerika untuk tidak melepaskan Indonesia dari pengaruhnya, apalagi dengan
terpilihnya kembali Obama sebagai presiden, namun sayangnya kemenangan Obama
disambut suka cita oleh masyarakat Indonesia.
Wallahu’alam.
Reference :
[1]
Sumber : US. Energy Information Administration (eia), http://www.eia.gov/countries/index.cfm?view=consumption
[4] Budi
Mulyana, M.Si, “Polugri AS di Asia Tenggara”
[5]
ibid
[6] Kharaj adalah
lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang
maupun damai. Jika perdamaian menyepakati bahwa tanah tersebut milik umat
islam, dan mereka pun mengakuinya dengan membayar kharaj, maka mereka harus
menunaikannya. Kharaj yang telah dipungut tersebut ditempatkan di baitul mal
dan dimasukkan pada kas selain zakat. Harta dari kharaj inipun
dikeluarkan oleh negara dan dapat didistribusikan segala macam pos pengeluaran
sesuai dengan kebijakan negara. Harta kharaj ini statusnya sama dengan
harta milik negara yang lainnya. Tanah yang telah ditaklukan dengan cara
peperangan tanpa perdamaian dan telah diambil kharaj-nya, maka kharaj
tersebut tetap sepanjang masa. Apabila penghuni tanah tersebut memeluk
Islam atau menjualnya kepada orang Islam, maka kharaj-nya tetap tidak
akan gugur. Karena sifat tanah tersebut sebagai tanah taklukan akan tetap
sampai kapanpun. Lebih detail baca : An-Nabhani, “Sistem Ekonomi Dalam Islam”
hal.331.
[7] Hafidz
Abdurrahman, “Palestina, Tanah Kharaj dan Nasib Rakyatnya”, http://www.mediaumat.com/siyasah-syariyyah/1863-40-palestina-tanah-kharaj-dan-nasib-rakyatnya.html
[13] http://www.majalahgontor.net/index.php?option=com_content&view=article&id=504:kedubes-as-ancam-kedaulatan-indonesia&catid=63:nasional&Itemid=125
[17] Riza
Sihbudi, “Hubungan Indonesia – Dunia Arab; Ditinjau dari Aspek soial-politik.,
LIPI, Jakarta




Komentar
Posting Komentar